BSPI 2025, Maksud dan Tujuan serta Kabar Terkininya!

Lahirnya berbagai teknologi baru, seperti uang elektronik, QR code, dan transfer online, yang mengubah cara masyarakat bertransaksi selaras dengan dipaparkan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dari Bank Indonesia yang dicanangkan pada tahun 2019.

5 Pillar BSPI

Lima inisiatif BSPI diwujudkan melalui 23 key deliverables yang akan diimplementasikan secara bertahap dari tahun 2019 hingga 2025. Lalu, sudah sejauh apa implementasi BSPI?

1. Open Banking

Open Banking dalam BSPI 2025 mendorong bank dan fintech untuk saling terbuka dalam layanan keuangan sehingga produk dan aplikasi dapat terhubung dengan memberikan pengalaman yang lebih baik lagi. Hal ini ibarat membuka pintu, memungkinkan kerjasama dan inovasi baru yang bermanfaat bagi semua. Open banking adalah salah satu solusi bank untuk menjangkau unbanked population sebanyak 91,3 juta penduduk sehingga mereka bisa mengakses layanan perbankan. Kehadiran open banking bisa membantu perbankan dalam menjangkau UMKM dimana sebanyak 62,9 juta UMKM yang belum mendapatkan layanan keuangan.

Pengembangan open banking melalui API berbasis SNAP juga terus dilakukan dan sudah mulai diimplementasikan oleh beberapa bank dan non-bank di Indonesia. Termasuk DOKU sebagai pemegang lisensi PJP Level 1 juga mendukung implementasi dari pillar BSPI ini. Perluasan open banking dengan API yang terstandarisasi secara nasional ini diharapkan dapat meningkatkan interoperabilitas dan kolaborasi antar lembaga keuangan, mendorong inovasi produk atau layanan keuangan, dan meningkatkan tingkat kepatuhan dan keamanan sistem pembayaran.

2. Sistem Pembayaran Ritel

Sistem Pembayaran Ritel pada pilar BSPI 2025 (perluasan implementasi BI-FAST, QRIS dan GPN) ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan inklusi sistem pembayaran ritel di Indonesia. Simak update pengembangannya berikut,

a. BI-FAST (Bank Indonesia Fast Payment) adalah infrastruktur pembayaran ritel nasional yang memungkinkan transaksi real-time, aman, dan efisien 24/7. Implementasi BI Fast memberikan dampak positif dengan berhasil memangkas biaya transaksi hingga 60%. Kini BI-FAST juga sudah memiliki 119 bank peserta dan empat lembaga non-bank di tahun 2023. “Nilai transaksi BI-FAST per kuartal I 2023 mencapai Rp 1,13 miliar dengan volume transaksi sekitar Rp 408 juta,” ucap Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur Bank Indonesia.

b. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar kode QR untuk pembayaran digital di Indonesia. QRIS memiliki peran penting dalam ekosistem pembayaran digital. Nominal transaksi QRIS tumbuh 149,46% (yoy) mencapai Rp31,65 triliun, dengan jumlah pengguna 46,37 juta. Selain itu, jumlah merchant pengguna QRIS mencapai 30,88 juta yang didominasi oleh UMKM.

c. GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) adalah sistem pembayaran yang menggunakan kartu debit domestik untuk memfasilitasi transaksi pembayaran ritel di seluruh Indonesia. Kartu debit atau kredit berlogo GPN bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi, baik di ATM maupun mesin EDC, di seluruh Indonesia. Segala transaksi melalui kartu GPN akan diproses di dalam negeri juga termasuk penyimpanan data dan transaksi yang dijamin keamanannya oleh negara. Update terakhir terkait Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang berlogo GPN, BI telah melangsungkan rapat tertutup (High Level Meeting Steering Committee) dalam rangka persiapan peluncuran KKI fitur Online Payment Virtual Card Tokenization di Jakarta. DOKU hadir bersama salah satu merchant, Hotel Tentrem untuk melakukan showcasing dan demo transaksi menggunakan KKI.

Perluasan BI-FAST, GPN, dan QRIS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan inklusi sistem pembayaran ritel di Indonesia. Dengan begitu, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KKI Dukung Digitalisasi Belanja Pemerintah di UMKM

3. Infrastruktur Pasar Keuangan

Untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi pasar keuangan Indonesia, BSPI 2025 meluncurkan inisiatif ini untuk memodernisasi infrastruktur dan memperkuat kerangka regulasi. Inisiatif ini bertujuan agar infrastruktur pasar keuangan Indonesia dapat mengikuti standar internasional dan mendukung implementasi kebijakan pemerintah.

Adapun hal-hal yang akan dilakukan modernisasi sistem pembayaran, seperti BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP, serta memperkuat regulasi terkait CCP dan TR. BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP akan dimodernisasi dengan merujuk pada aspek fungsionalitas, kepesertaan, teknologi, manajemen informasi, message format, manajemen risiko, interkoneksi, surrounding environment, dan skema harga.

4. Data

Perkembangan teknologi tumbuh secara masif di Indonesia termasuk hadirnya Teknologi Artificial Intelligence (AI), sehingga menuntut kebijakan pengelolaan data yang tepat. Untuk itu, Bank Indonesia mengembangkan pusat data pembayaran dengan memanfaatkan kecerdasan AI. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan mengembangkan payment ID yang memanfaatkan data granular dari transaksi pembayaran, yang dapat diolah menjadi informasi bernilai tambah untuk berbagai tujuan.

Payment ID juga akan dikembangkan sebagai unique key atau parameter yang menghubungkan ke berbagai penyaluran subsidi dan transfer pemerintah secara elektronik ke rekening bank miliki individu penerima subsidi. Nantinya, penerima subsidi akan diidentifikasi dan di-otentifikasi berdasarkan Payment ID-nya yang juga termasuk proses Know Your Customer (KYC). Maka, penggunaan AI dalam pusat data pembayaran akan meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi, serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Bank Indonesia juga aktif mengedukasi masyarakat untuk selalu menjaga kode keamanan, seperti PIN, kata sandi, dan kode verifikasi, dimana ini merupakan kunci untuk melindungi informasi dan akun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap keamanan siber. Seperti pada program #KonsumenCerdasPeKABertransaksi yang telah dilakukan oleh BI bersama institusi keuangan digital pada Bulan Desember yang lalu.

5. Pengaturan, Perizinan & Pengawasan

Pillar BSPI 2025 ini bertujuan untuk menata kembali penyusunan dan penerbitan ketentuan sistem pembayaran agar lebih terstruktur, proporsional, forward looking, dan agile. Munculnya kerangka pengaturan, perizinan dan pengawasan sistem pembayaran ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan lingkungan dalam menghadapi era digital. Detail lebih lanjut terkait tiga kerangka diatas adalah sebagai berikut:

Pengaturan: Kerangka pengaturan ini akan menata kembali ekosistem pengaturan sistem pembayaran yang terdiri dari instrumen, kelembagaan, infrastruktur, mekanisme dan cross border.
Perizinan: Pemerintah akan menyempurnakan sistem pengaturan sistem pembayaran di Indonesia. Nantinya, sistem ini akan terintegrasi dengan mekanisme entry policy, pengawasan, dan pelaporan yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan inklusif.
Pengawasan: Pengawasan sistem pembayaran di Indonesia dilakukan untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem melalui Pengawasan berbasis risiko (risk based supervision) dan Pengawasan berbasis kepatuhan (compliance based supervision). Selain itu, pengawasan ini juga memanfaatkan data granular untuk untuk mengawasi data lebih detail dan terstruktur dari transaksi pembayaran.

DOKU Mendukung Implementasi BSPI 2025

Implementasi BSPI 2025 juga memperlihatkan kemajuan yang signifikan, dengan berbagai inisiatif seperti Open Banking, BI-FAST, QRIS, dan Proyek Garuda yang sedang berjalan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DOKU, sangat penting untuk mencapai tujuan BSPI 2025. DOKU sebagai perusahaan fintech pembayaran di Indonesia, mendukung implementasi tersebut dari mulai layanan API berbasis SNAP, menyediakan solusi pembayaran bagi bisnis untuk terima pembayaran yang terintegrasi, mematuhi aturan yang berlaku dari regulator sebagai Penyedia Jasa Pembayaran hingga menerapkan standar keamanan data dari ancaman kejahatan siber.

BSPI 2025 tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan meningkatkan literasi keuangan. Dengan kerja sama dari semua pihak, BSPI 2025 akan mengantarkan Indonesia menuju masa depan pembayaran yang lebih efisien, aman, dan inklusif.