Memilih payment gateway bukan hanya soal biaya dan jumlah metode pembayaran. Perizinan payment gateway juga penting karena layanan ini berkaitan langsung dengan pemrosesan transaksi pembayaran.
Di Indonesia, penyelenggaraan sistem pembayaran berada dalam pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia (BI). Karena itu, bisnis perlu memahami status PJP, ruang lingkup layanan, serta cara mengecek legalitas provider sebelum menggunakannya.
Apakah Payment Gateway Harus Berizin?
Ya. Jika sebuah perusahaan menjalankan aktivitas sistem pembayaran yang termasuk dalam ruang lingkup perizinan Bank Indonesia, perusahaan tersebut harus memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku.
Kerangka regulasi sistem pembayaran terus berkembang. Salah satu regulasi terbaru adalah PBI No. 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran yang mulai berlaku pada 31 Maret 2026.
Payment gateway termasuk contoh layanan dalam aktivitas penerusan transaksi pembayaran. Karena itu, bisnis sebaiknya tidak hanya melihat apakah provider mengklaim dirinya sebagai payment gateway, tetapi juga memeriksa badan hukum dan izin yang dimilikinya.
Regulator Payment Gateway di Indonesia
Untuk aktivitas payment gateway dalam sistem pembayaran, regulator utamanya adalah Bank Indonesia.
BI memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi industri sistem pembayaran, termasuk PJP dan aktivitas yang berada dalam ruang lingkupnya.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan atas sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, dan sektor lainnya.
Jadi, ketika ingin mengecek legalitas payment gateway, rujukan utamanya adalah Bank Indonesia.
Mengenal Istilah PJP di Indonesia
PJP atau Penyedia Jasa Pembayaran adalah pihak yang menyelenggarakan aktivitas jasa sistem pembayaran sesuai izin Bank Indonesia.
Aktivitas sistem pembayaran dapat mencakup:
- Penatausahaan sumber dana
- Penerusan transaksi pembayaran
- Kliring
- Penyelesaian akhir atau setelmen
Payment gateway dapat termasuk dalam aktivitas penerusan transaksi pembayaran.
Karena itu, status PJP menjadi salah satu hal penting yang perlu diperiksa ketika bisnis memilih provider payment gateway.
Apa Saja yang Perlu Diperhatikan dalam Layanan Payment Gateway?
Legalitas bukan satu-satunya faktor yang perlu diperiksa. Anda juga perlu melihat apakah payment gateway mampu memenuhi kebutuhan teknis dan operasional.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:
- Metode pembayaran: QRIS, kartu, Virtual Account, e-wallet, dan metode lainnya.
- Pilihan integrasi: hosted checkout, API, plugin, atau opsi tanpa integrasi.
- Dokumentasi teknis: API documentation, webhook, dan panduan integrasi.
- Testing: ketersediaan Sandbox atau environment untuk pengujian.
- Operasional: dashboard, settlement, reconciliation, refund, dan monitoring transaksi.
- Keamanan: standar keamanan, pengelolaan data, dan manajemen risiko.
- Support: SLA, technical support, dan customer service.
Dengan begitu, procurement tidak hanya memilih provider berdasarkan harga, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan payment gateway untuk mendukung operasional bisnis dalam jangka panjang.
Regulasi Apa yang Relevan dalam Sistem Payment Gateway?
Salah satu regulasi utama yang perlu diperhatikan saat ini adalah PBI No. 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran, yang berlaku sejak 31 Maret 2026.
Regulasi ini mengatur berbagai aspek industri sistem pembayaran, termasuk aktivitas dan produk sistem pembayaran, tata kelola, manajemen risiko, teknologi informasi, perlindungan konsumen, data, serta pengawasan.
Selain itu, terdapat ketentuan BI lain yang berkaitan dengan standar sistem pembayaran serta penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
Karena regulasi dapat berubah, bisnis sebaiknya selalu menggunakan sumber resmi Bank Indonesia ketika melakukan pengecekan legalitas dan compliance.
Bagaimana Cara Cek Legalitas Payment Gateway?
Sebelum bekerja sama dengan provider, lakukan beberapa pemeriksaan berikut:
- Cek nama badan hukum: Pastikan perusahaan yang tercantum dalam kontrak merupakan badan hukum yang sama dengan pemegang izin.
- Cek regulator: Untuk layanan sistem pembayaran, periksa status provider melalui sumber resmi Bank Indonesia.
- Cocokkan izin dengan layanan: Pastikan izin yang dimiliki relevan dengan aktivitas pembayaran yang akan digunakan.
- Periksa status terbaru: Jangan hanya mengandalkan artikel atau materi lama karena regulasi dan klasifikasi perizinan dapat berubah.
- Periksa security credentials: Selain izin, perhatikan standar keamanan dan compliance yang relevan dengan kebutuhan bisnis.
Perbedaan Regulasi BI dan OJK
BI dan OJK sama-sama merupakan regulator di sektor keuangan, tetapi memiliki ruang lingkup pengawasan yang berbeda.
Untuk sistem pembayaran dan payment gateway, Bank Indonesia merupakan regulator utama. Sementara OJK berfokus pada sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, serta sektor lain yang berada dalam kewenangannya.
Karena itu, legalitas payment gateway perlu diperiksa berdasarkan ketentuan dan daftar penyelenggara yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia.
Mengapa Perizinan Payment Gateway Penting?
Memilih provider yang memiliki izin dan memenuhi standar keamanan membantu bisnis memastikan bahwa layanan pembayaran dijalankan dalam kerangka regulasi yang berlaku.
Namun, legalitas sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pertimbangan. Kemampuan integrasi, metode pembayaran, keamanan, dukungan teknis, settlement, refund, dan pengelolaan transaksi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis.
Apa yang Perlu Dicek Sebelum Memilih Payment Gateway?
Sebelum melakukan procurement, bisnis dapat menggunakan checklist sederhana berikut:
- Status izin dan badan hukum provider
- Kesesuaian izin dengan layanan yang digunakan
- Metode pembayaran yang tersedia
- Pilihan integrasi dan API
- Ketersediaan sandbox untuk testing
- Dashboard dan monitoring transaksi
- Settlement dan reconciliation
- Fitur refund
- Standar keamanan dan compliance
- Dukungan teknis dan customer service
- Struktur biaya dan ketentuan komersial
Checklist ini membantu bisnis membandingkan provider secara lebih menyeluruh, bukan hanya berdasarkan harga atau jumlah metode pembayaran.
Pilih Payment Gateway Berizin untuk Mendukung Bisnis Anda

Memilih payment gateway bukan hanya tentang metode pembayaran yang tersedia atau kemudahan integrasi. Legalitas, keamanan, dan kredibilitas provider juga perlu menjadi pertimbangan agar bisnis dapat membangun infrastruktur pembayaran dengan lebih yakin.
DOKU merupakan pionir payment gateway di Indonesia yang kini telah berkembang menjadi perusahaan fintech pembayaran (payment fintech company). Melalui layanan DOKU Payment Gateway, bisnis dapat menerima pembayaran dengan dukungan 45+ metode pembayaran, termasuk Virtual Account, kartu kredit dan debit, QRIS, e-wallet, PayLater, dan berbagai metode pembayaran lainnya.
DOKU menyediakan berbagai pilihan solusi pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bisnis:
1. Bisnis yang Belum Memiliki Website atau Aplikasi
Bisnis tetap dapat menerima pembayaran online tanpa perlu memiliki website, aplikasi, atau melakukan integrasi teknis melalui:
- Jika ingin menerima pembayaran melalui tautan: Bisnis dapat membuat dan membagikan tautan pembayaran melalui WhatsApp, email, atau media sosial menggunakan DOKU Payment Link. Dilengkapi fitur digital invoice, custom payment form, partial payment, dan pengingat tagihan otomatis.
- Jika ingin menjual produk melalui katalog online: Bisnis dapat membuat etalase digital lengkap dengan informasi produk, harga, variasi, pengelolaan stok, pemesanan, dan pembayaran menggunakan DOKU Digital Catalog, tanpa perlu membangun website sendiri.
2. Bisnis yang Sudah Memiliki Website atau Aplikasi
Bisnis dapat memilih solusi pembayaran berdasarkan kondisi sistem dan kebutuhan integrasinya:
- Jika website atau aplikasi belum memiliki halaman pembayaran: Bisnis dapat menggunakan halaman pembayaran siap pakai (hosted checkout) melalui DOKU Checkout, tanpa perlu membangun halaman pembayaran sendiri. Dilengkapi fitur pengaturan metode pembayaran, promo, payment retry, dan abandoned cart recovery.
- Jika website atau aplikasi membutuhkan halaman pembayaran yang dapat dikustomisasi: Bisnis dapat menggunakan DOKU Direct API untuk mengintegrasikan pembayaran langsung ke sistem bisnis dengan kontrol lebih besar terhadap tampilan dan alur transaksi.
- Jika website menggunakan platform e-commerce: Bisnis yang menggunakan Shopify, WooCommerce, atau Magento dapat menerima pembayaran online menggunakan DOKU Plugin, tanpa perlu melakukan coding atau membangun integrasi API dari awal.
3. Fitur dan Power Up DOKU Payment Gateway
Selain pilihan produk, DOKU menyediakan berbagai fitur dan Power Up yang terdapat dalam produk pembayaran di atas untuk mengoptimalkan pengalaman pembayaran serta meningkatkan efisiensi operasional bisnis:
- Recurring: Mengotomatiskan pembayaran berulang untuk kebutuhan langganan, membership, dan tagihan rutin.
- Tokenisasi: Mempermudah transaksi berikutnya tanpa pelanggan harus memasukkan ulang detail pembayaran.
- Visa Network Token: Mendukung pembayaran kartu Visa melalui network token yang dapat diperbarui saat kartu kedaluwarsa atau diganti.
- Agentic Payments / MCP Server: Menghubungkan AI Agents dengan kapabilitas pembayaran DOKU melalui MCP untuk mendukung otomatisasi pembayaran berbasis AI.
- Customer Static VA: Satu nomor Virtual Account yang dapat digunakan berulang oleh setiap pelanggan untuk mempermudah identifikasi dan pengelolaan pembayaran.
- QRIS: Mendukung pembayaran online, offline, dan multi-outlet, termasuk Cross-Border QRIS Acceptance untuk menerima pembayaran dari wisatawan mancanegara melalui aplikasi pembayaran negara mitra yang didukung.
Dengan berbagai pilihan produk, fitur, dan metode pembayaran tersebut, DOKU Payment Gateway mendukung kebutuhan pembayaran untuk berbagai skala bisnis dan industri, mulai dari bisnis yang baru menerima pembayaran online hingga perusahaan besar dengan volume transaksi tinggi dan kebutuhan operasional yang kompleks. Selain itu, DOKU Dashboard membantu bisnis mengelola transaksi, saldo, settlement, refund, dan laporan rekonsiliasi dalam satu platform, dilengkapi Multi-Brand & Team Access serta Payment Analytics untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Dari sisi legalitas dan compliance, DOKU tercatat sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) Kategori 1 di Bank Indonesia, dengan cakupan yang dalam materi perusahaan meliputi Payment Gateway, Remittance, E-money, E-wallet, dan QRIS. DOKU juga terdaftar sebagai Other Perception Agency di Kementerian Keuangan untuk penerimaan negara elektronik/PNBP dan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Untuk mendukung keamanan transaksi dan pengelolaan informasi, DOKU juga mencantumkan PCI DSS, AES-256, dan ISO/IEC 27001 sebagai bagian dari security credentials dan standar keamanan yang digunakan. PCI DSS berkaitan dengan keamanan data transaksi kartu, AES-256 merupakan standar enkripsi untuk membantu melindungi data, sedangkan ISO/IEC 27001 merupakan standar internasional untuk manajemen keamanan informasi.
Dengan pengalaman di industri pembayaran sejak 2007, DOKU telah bertransformasi dari pionir payment gateway di Indonesia menjadi perusahaan fintech pembayaran (payment fintech company) yang menghadirkan solusi lebih luas dari sekadar penerimaan pembayaran. DOKU memposisikan diri sebagai mitra teknologi bagi bisnis melalui berbagai solusi pembayaran dan layanan keuangan digital. Selain itu, DOKU juga memberikan dukungan after-sales yang proaktif, pendampingan berkelanjutan, serta layanan pelanggan 24/7 untuk membantu merchant menjalankan dan mengembangkan operasional bisnis mereka.
Siap menggunakan payment gateway untuk bisnis Anda? Mulai proses registrasi di DOKU Registrasi secara mandiri untuk menggunakan solusi pembayaran DOKU, atau hubungi tim sales DOKU untuk mendiskusikan kebutuhan metode pembayaran, integrasi, keamanan, dan solusi yang paling sesuai dengan bisnis Anda.
