Table of Contents
Key Takeaways:
- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP) mencakup PJP, PIP, dan Bank Umum yang menyelenggarakan aktivitas dalam ekosistem Sistem Pembayaran sesuai kerangka Bank Indonesia.
- Pemilihan penyedia pembayaran tidak hanya soal lisensi, tetapi juga perlu mempertimbangkan metode pembayaran, kapabilitas, pengalaman, serta kemampuan mendukung perkembangan bisnis.
- Verifikasi status perizinan melalui kanal resmi Bank Indonesia sebelum memilih penyedia pembayaran bagi bisnis Anda.
Pelanggan cukup memilih metode pembayaran, klik tombol “Bayar”, lalu transaksi selesai.
Dari sisi pelanggan, prosesnya terlihat sederhana. Namun, di balik satu transaksi tersebut, ada sistem dan berbagai pihak yang bekerja untuk menghubungkan pelanggan, bisnis, bank, dan penyedia layanan pembayaran.
Bagi bisnis, keberadaan penyedia pembayaran mungkin baru terasa ketika transaksi mengalami kendala. Padahal, perannya jauh lebih besar. Penyedia pembayaran menjadi bagian dari infrastruktur yang mendukung bisnis menerima dan memproses transaksi pelanggan.
Karena berkaitan dengan aktivitas pembayaran, layanan tersebut tidak berjalan tanpa aturan. Di Indonesia, terdapat kerangka regulasi yang mengatur pihak-pihak yang menyelenggarakan layanan pembayaran, termasuk melalui perizinan dan pengawasan Bank Indonesia.
Lantas, apa yang dimaksud dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP), bagaimana perannya dalam ekosistem pembayaran, dan mengapa status perizinannya atau lisensi ini penting bagi bisnis?
Mengenal Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP)
Ketika pelanggan menyelesaikan pembayaran secara digital, berbagai pihak dapat terlibat dalam prosesnya. Mulai dari pihak yang menyediakan layanan pembayaran hingga pihak yang menyediakan infrastruktur untuk memproses transaksi, semuanya menjadi bagian dari ekosistem Sistem Pembayaran.
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menggunakan istilah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP) untuk mencakup beberapa pihak dalam industri Sistem Pembayaran, yaitu Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), dan Bank Umum.
Sementara itu, PJP merupakan salah satu bagian dari PSP. Secara sederhana, PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran bagi pengguna jasa.
Bagi bisnis, istilah ini penting dipahami karena penyedia pembayaran yang digunakan dalam operasional transaksi dapat termasuk dalam kategori penyelenggara yang berada di bawah kerangka perizinan Bank Indonesia. Artinya, ketika memilih penyedia pembayaran, bisnis perlu melihat bukan hanya layanan yang ditawarkan, tetapi juga siapa penyelenggaranya, aktivitas yang dijalankan, dan apakah layanan tersebut sesuai dengan cakupan perizinannya.
Mengapa Lisensi Penyedia Pembayaran Penting bagi Bisnis?
Lisensi menjadi salah satu cara untuk melihat apakah penyedia pembayaran menjalankan aktivitasnya dalam kerangka perizinan yang ditetapkan regulator. Bank Indonesia memiliki mekanisme perizinan dan daftar lembaga berizin untuk kegiatan sistem pembayaran.
Bagi bisnis, informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar sebelum memilih penyedia pembayaran. Dengan demikian, lisensi tidak hanya menjadi informasi legalitas perusahaan, tetapi juga dapat membantu bisnis memahami kapasitas dan ruang lingkup layanan pembayaran yang dapat disediakan.
Bagaimana Cara Mengecek Lisensi Penyedia Pembayaran?
Bisnis tidak perlu menebak apakah sebuah penyedia pembayaran memiliki izin. Informasi tersebut dapat diverifikasi melalui kanal resmi Bank Indonesia, termasuk daftar lembaga berizin sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah
Sebelum memilih penyedia, bisnis dapat melakukan beberapa pengecekan sederhana:
- Cari nama badan usaha penyedia pada daftar resmi Bank Indonesia.
- Periksa status perizinannya untuk memastikan penyedia tercatat sebagai lembaga berizin.
- Lihat jenis aktivitas atau layanan yang tercakup dalam izin dan cocokkan dengan kebutuhan bisnis.
- Bandingkan informasi tersebut dengan layanan yang ditawarkan penyedia melalui situs atau kanal resminya.
Cara ini membantu bisnis tidak berhenti pada pertanyaan “Apakah penyedia ini berizin?”, tetapi melanjutkan ke pertanyaan yang lebih relevan: “Apakah izin dan cakupan layanannya sesuai dengan kebutuhan bisnis saya?”
Bagaimana dengan Lisensi DOKU?
Sebagai contoh, DOKU merupakan perusahaan fintech pembayaran yang berizin sebagai Penyedia Jasa Sistem Pembayaran Kategori I yang meliputi:
- Payment Gateway
- Remitansi
- E-Money
- E-Wallet
- QRIS
Bagi bisnis, informasi mengenai cakupan tersebut dapat menjadi referensi untuk mencocokkan kebutuhan pembayaran dengan layanan yang disediakan DOKU. Jadi, selain melihat jumlah metode pembayaran atau fitur yang tersedia, bisnis juga dapat memahami dasar perizinan dan cakupan aktivitas penyedia.
Selain Lisensi, Perhatikan Hal Ini Saat Memilih Penyedia Pembayaran
Lisensi merupakan salah satu aspek penting, tetapi proses memilih penyedia pembayaran tidak berhenti di sana. Setelah memastikan status dan cakupan perizinannya, bisnis dapat mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional.
Berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum menentukan pilihan:
1. Cakupan Metode dan Ragam Layanan
Sesuaikan layanan yang tersedia dengan kebutuhan transaksi bisnis Anda. Periksa metode pembayaran yang dibutuhkan, seperti kartu kredit/debit, virtual account, e-wallet, QRIS, atau PayLater, lalu lihat apakah semuanya tersedia dalam satu penyedia. Jika bisnis memiliki kebutuhan khusus, seperti recurring payment, refund, payment link, atau pembayaran lintas negara, pastikan kebutuhan tersebut juga dapat didukung.
Seperti DOKU yang menyediakan lebih dari 45 metode pembayaran dan ragam solusi terima pembayaran melalui integrasi maupun non-integrasi sehingga dapat digunakan untuk berbagai skala bisnis, dari medium-scale business hingga enterprise.
2. Pengalaman dan Kapabilitas
Lihat pengalaman dan konsistensi penyedia layanan pembayaran dalam melayani kebutuhan bisnis. Beberapa hal yang dapat dilihat antara lain lama beroperasi, ragam jenis bisnis yang dilayani, solusi layanan inovatif mengikuti perkembangan era teknologi, hingga layanan customer support nya yang senantiasa mendukung aktivitas bisnis. Informasi ini dapat memberikan gambaran mengenai kapabilitas penyedia dalam menghadapi kebutuhan pembayaran yang terus berubah.
Seperti DOKU yang telah lebih dari 18 tahun mengembangkan solusi terima pembayaran untuk berbagai kebutuhan bisnis lintas industri. Hal tersebut dapat menjadi salah satu referensi untuk melihat pengalaman penyedia dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pembayaran.
3. Kemampuan Mendukung Perkembangan Bisnis
Pertimbangkan kebutuhan bisnis dalam jangka panjang, bukan hanya kebutuhan saat ini. Perhatikan juga apakah penyedia memiliki layanan yang dapat mengikuti pertumbuhan bisnis, seperti penambahan metode pembayaran, integrasi melalui API, hingga dukungan untuk ekspansi ke pasar atau model bisnis baru. Dengan begitu, bisnis tidak perlu berganti penyedia ketika kebutuhan pembayaran mulai berkembang.
Dengan beragam layanan pembayaran dan integrasi yang tersedia, DOKU dapat mendukung kebutuhan bisnis mulai dari menerima pembayaran digital hingga kebutuhan transaksi yang lebih kompleks. Bagi bisnis, hal ini dapat menjadi pertimbangan agar penyedia pembayaran yang dipilih tetap relevan ketika kebutuhan transaksi berkembang.
Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, bisnis dapat memilih penyedia pembayaran berdasarkan kebutuhan yang lebih menyeluruh, dimulai dari memastikan lisensi dan cakupan layanan, kemudian melihat kapabilitas penyedia dalam mendukung operasional dan perkembangan bisnis.
Pada akhirnya, penyedia pembayaran merupakan bagian dari infrastruktur transaksi bisnis. Karena itu, memahami siapa penyelenggaranya, memastikan status perizinannya, dan mencocokkan cakupan layanan dengan kebutuhan bisnis dapat menjadi langkah awal sebelum menentukan pilihan.
